– Ariel dari grup band NOAH membahas tentang keadaan industri hiburan setelah munculnya berbagai kasus terkait royalti.
Sekarang ini, sektor hiburan di Indonesia, khususnya bidang musik, sedang berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan sistem royalti untuk para artis dan penulis lagu.
Ariel dari NOAH menyatakan bahwa kekacauan dalam masalah royalti terjadi akibat adanya modifikasi pada jalannya atau sistimnya.
"Banyak orang masih tidak mengetahui apa yang sedang berlangsung. Kami, mereka yang bekerja dalam industri hiburan, memiliki tradisi lama yang telah berjalan cukup lama dan kemudian muncullah ide segar," jelas Ariel seperti dilansir dari saluran YouTube StarPro pada hari Senin, 17 Maret 2025.
"Nah, setelah muncul saran terbaru itu, tentunya kita harus bertanya dong, siapa yang seharusnya kita ikuti, begitu kan," tambah Ariel.
Ariel menyinggung tentang adanya tradisi lama yang sudah bertahan cukup lama di sektor tersebut, dan saat ada ide segar yang bermunculan, pihak-pihak yang terlibat dalam industri itu merasa penting untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh tentang pedoman yang harus dipatuhi.
Maka dari itu, mereka mencoba berkonsultasi dengan otoritas yang tepat, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), guna memperoleh penjelasan yang lebih rinci tentang ketentuan-ketentuan tersebut.
"Nah, atas dasar itu, mari kita minta klarifikasi kepada otoritas terkait, karena menurut kami, yang paling menguasai masalah pasal-pasal tersebut adalah MK," ungkap Ariel NOAH.
Sekarang dulu, Ariel dari NOAH bersama teman-temannya yang menjadi bagian dari organisasi musisi VISI telah mengajukan ujian materi di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta.
Ariel menggarisbawahi bahwa langkah tersebut dilakukan guna mendapatkan penyelesaian optimal dengan mempertimbangkan seluruh opsi yang ada.
Dua puluh sembilan artis terkenal di Indonesia telah menyerahkan permohonan pengujian substansial UU Hak Cipta kepada Mahkamah Konstitusi atau MK.
Berdasarkan situs web resmi Mahkamah Konstitusi, permohonan banding terhadap UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta diserahkan pada hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025.
Berdasarkan informasi tersebut, gugatan yang dimaksud telah diregistrasi dengan nomor 33/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.
Ada lima ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dituntut oleh Ariel dkk.; Ketentuan Pasal 9 bab III, Pasal 23 bagian V, Pasal 81 poinnya, Pasal 87 ayat pertama, serta Pasal 113 paragraf kedua.
Satu aspek krusial yang menjadi perdebatan adalah cara kerja dan prosedur performing rights di Undang-Undang Hak Cipta.
Sebelumnya pula, permasalahan royalti dalam industri musik Indonesia memang bukan sesuatu yang baru.
Sudah sejak dulu, para seniman berjuang untuk memperoleh hak-hak ekonominya dengan adil.
Sistem bagi hasil royalti yang dianggap kurang jelas serta kekurangan pengetahuan tentang hak cipta merupakan sebagian dari faktor-faktor utama masalah tersebut.
Ternyata, sejumlah seniman berpengalaman seperti Yon Koeswoyo dan Didi Kempot dikabarkan tak pernah menikmati keuntungan dari royalti karena pola pembelian hak cipta secara penuh yang digunakan oleh label musik.
Di tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan No. 56 terkait Manajemen Royalti atas Kekayaan Intelektual dalam Musik guna mendukung UU No. 28 Thn. 2014 seputar Hak Cipta.
Akan tetapi, penerapannya di lapangan masih menemui beberapa hambatan.
Satu masalahnya adalah cara manajemen royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hal ini menciptakan keraguan di antara para musisi.
Keterbukaan dalam penanganan royalti, pelatihan tentang hak kekayaan intelektual, serta penyempurnaan peraturan yang mendukung para artis merupakan tindakan krusial agar bisa membentuk lingkungan bisnis musik yang lebih adil dan bertahan lama.