DIWIDA , Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau dikenal sebagai Ara, mengungkapkan bahwa mereka telah mempersiapkan sebanyak 1.000 unit perumahan. rumah subsidi untuk pekerja jurnalistik serta 20.000 petani di bawah skema dana talangan pembiayaan perumahan (FLPP). "Kami telah menugaskan 1.000 wartawan untuk itu," ujar Ara saat diwawancara setelah mengikuti acara tersebut. open house Menteri Investasi dan Hilirisasi serta CEO Danartama Rosan Perkasa Roeslani berada di Jakarta pada hari Selasa malam, tanggal 1 April 2025.
Di luar karirnya sebagai jurnalis dan petani, Menteri Agraria menyatakan telah menyalurkan sebanyak 60.000 unit hunian bersubsidi terpisah bagi nelayan, pekerja, dan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Berikutnya, 30.000 rumah untuk tenaga kesehatan (nakes), termasuk perawat, bidan, dan petugas kesehatan masyarakat.
Selanjutnya, diperkirakan ada sekitar 5.000 prajurit dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan juga disediakan 14.500 unit rumah bersubsidi untuk anggota kepolisian. "Daripada angka kouta sebesar 220.000 ini, mengapa kami menetapkannya? Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan. Untuk siapa? Ini bertujuan untuk bank, pihak yang menyediakan dana, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), developer properti, serta para pembeli rumah," jelas Ara.
Selanjutnya, Menteri PKP menyatakan akan segera mengumpulkan wakil-wakil dari masing-masing profesi yang termasuk dalam kelompok penerima manfaat tersebut guna mendiskusikan tentang rumah bersubsidi itu. "Sebagai kepala utama para perawat, kami mengundang mereka. Kepala umum bagi bidan juga akan diajak berbicara. Nantinya, organisasi wartawan serta wakil-waktiwartawan pun tentu saja akan kami ajak untuk mendiskusikan hal ini," jelas Ara.
Menteri PKP mengatakan bahwa rumah bersubsidi itu kelak akan didirikan di setiap daerah se-Indonesia. Dia menyebutkan bahwa mereka juga menerima dukungan dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad hingga CEO Danatama Rosan Perkasa Roeslani, sehingga memperoleh kebijakan relaksasi untuk Giro Wajib Minimum (GWM). Angka tersebut berkurang dari 5% menjadi 4%, dan ini mencakup proyek perumahan bersubsidi serta komersial.
Menteri PKP juga menyatakan bahwa mutu pembangunan perumahan bersubsidi sangatlah penting sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo, karena kualitas dapat menjadi masalah utama. Maka dari itu, terkait dengan aspek kualitas, kami bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan_audit_ di lapangan sehingga dapat menjamin bahwa kualitas sesuai dengan harapan.
Di samping itu, ia menggarisbawahi bahwa inspeksi tak sekadar berkutat pada mutu, melainkan juga mencakup lokasi target, yang perlu akurat serta sejalan dengan informasi yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), yang telah mendetail berdasarkan nama dan alamat.
Menurut dia, BPS saat ini sudah mempunyai informasi komplit tentang kapabilitas konsumsi masing-masing orang, di mana kelompok desil pertama bisa mencapai sekitar 400 ribu rupiah, kelompok desil kedua mendekati 600 ribu rupiah, serta kelompok desil ketiga hingga 900 ribu rupiah, sebagai dasar untuk menetapkan penerima manfaat bantuan. "Jangan sampai terjadi lagi adanya rumah bersubsidi yang tidak tepat sasarannya. Jangan pula ada rumah bersubsidi dengan kualitas rendah. Rumah-rumah tersebut seharusnya tidak mengalami kerusakan serius dalam waktu kurang dari satu tahun seperti retak dan berkaratan dindingnya, itu tentu saja menyedihkan," ujar Menteri PKP.