DIWIDA Wakil Ketua Komisi XI DPR, M Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa pengurangan kemampuan membeli masyarakat saat Idulfitri tahun 2025 tidak sekadar kejadian sementara, tetapi menjadi indikasi jelas dari beban ekonomi yang kian terasa oleh warga negara.
Hanif mengatakan bahwa Lebaran seharusnyamembuat orang lebih bersemangat dan penuh harapan, tetapi yang terjadi kali ini malah perasaan khawatir dan ketidakpastian.
"Konsumsi menurun, jumlah pemudik berkurang, dan aliran dana menjadi terbatas. Hal ini tidak hanya masalah pilihan, tetapi juga indikasi bahwa kehidupan orang awam semakin sulit," kata Hanif ketika diwawancara pada hari Rabu (3/4/2025).
Data dari Kementerian Perhubungan mengindikasikan penurunan angka pemudik sebesar 24% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pelaksanaan pertukaran mata uang baru oleh Bank Indonesia hanya menggapai kira-kira 30 persen dari jumlah keseluruhan yang telah dipersiapkan.
Di sisi lain, berbagai petunjuk seperti deflasi bulan Februari serta pengurangan dalam Indeks Penjualan Riil semakin menguatkan dugaan bahwa pemakaian belanja oleh keluarga tengah menurun.
Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia pada masa jabatan tahun 2014 hingga 2019 menegaskan bahwa kestabilan makroekonomi menjadi hal yang penting tetapi tidak cukup signifikan apabila belum disertai oleh kenyataan perekonomian masyarakat biasa.
Pertumbuhan ekonomi mungkin meningkat, tetapi apabila warga negara mengendalikan pengeluaran, ini berarti mereka merasakan ketidakamanan. Banyak orang kini hanya membeli kebutuhannya saja, ujar Hanif.
Menurut dia, ini seharusnya menjadi fokus utama bagi pemerintah. Ia menegaskan, tidak boleh ada kesan puas diri pada pihak pemerintahan meskipun statistik agregat tampak positif.
Hanif pun mendukung percepatan distribusi bantuan sosial, memperkuat subsidi yang secara langsung mencakup kebutuhan pokok, serta memberikan dukungan nyata untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pekerja tidak formal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
"Negara perlu muncul dengan kekuatan dan ketegasan yang lebih besar. Jangan biarkan warga negeri berjuang sendirian melawan tekanan ekonomi. Hal ini berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Bila pemerintah tidak segera menindaklanjuti, maka jatohnya bukan cuma kemampuan membeli barang-barang saja, tetapi juga harapannya akan lenyap," kata Hanif.
Sebelumnya, Departemen Transportasi mengestimasi bahwa jumlah pemudik untuk Idulfitri tahun 2025 akan mencapai 146,48 juta orang atau kira-kira 52% dari seluruh populasi di Indonesia. Estimasi tersebut dibuat berdasarkan pada penelitian yang dilakukan bersama Lembaga Penelitian Harian Kompas.
Proyeksi untuk masa mudik Lebaran tahun 2025 menurun sebesar 24% jika dibandingkan dengan proyeksi pada periode yang sama di tahun 2024, yaitu sekitar 193,6 juta orang. Namun, realisasi jumlah orang yang melaksanakan perjalanan selama masa tersebut adalah 162,2 juta individu.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mencatat bahwa penurunan jumlah pemudik juga berdampak pada pengurangan arus perputaran uang saat liburan Idulfitri tahun 2025.
Jika dibandingkan dengan Lebaran tahun 2024, perkiraannya putaran uang pada Lebaran di tahun 2025 akan berkurang sebesar 12,28 persen.
Sebagai contoh, apabila diasumsikan bahwa volume transaksi pada saat Idul Fitri tahun 2024 mencapai angka Rp 157,3 triliun, maka untuk periode yang sama di tahun 2025 diperkirakan akan turun menjadi sekitar Rp 137,97 triliun. Angka prediksi ini didasarkan pada perkiraan jumlah pemudik yang mencakup 146,48 juta orang atau setara dengan kisaran 36,26 juta kepala keluarga, dengan asumsi rata-rata empat individu tiap rumah tangga.
Penghitungan itu merujuk pada besarnya uang ratarata yang dipegang oleh tiap kepala keluarga mudik sebesar tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah, atau meningkat sepuluh persen dibandingkan dengan Lebaran tahun 2024. Berdasarkan hal itu, estimasi putaran uang diproyeksikan akan menyentuh angka seratus tiga puluh tujuh triliun sembilan puluh tujuh miliar rupiah. Nilai ini umumnya berada dalam kisaran minimum dan cukup wajar. (*)
Artikel ini sudah dipublikasikan di Tribunnews.com
